PANGANDARAN, bidik.web.id \u2013 Penelusuran media terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Pangandaran menemukan indikasi adanya dugaan pengondisian dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Dugaan tersebut mengarah pada praktik yang disebut-sebut membuat kewenangan kepala sekolah sebagai pelaksana kegiatan tidak lagi berjalan secara independen.<\/p>\n
Berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan dari sejumlah narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, sekolah penerima dana revitalisasi memang diwajibkan menggunakan SIPLah. Namun, di balik mekanisme tersebut, muncul dugaan bahwa pihak sekolah tidak sepenuhnya bebas menentukan penyedia, memilih material bangunan, menyusun perencanaan, hingga menunjuk tenaga pengawas.<\/p>\n
Sejumlah sumber mengaku terdapat arahan yang diduga berasal dari pihak di luar sekolah sehingga kepala sekolah hanya menjalankan keputusan yang telah ditentukan. <\/p>\n
“Yang terlihat hanya transaksi melalui SIPLah, tetapi pilihan material, perencanaan, sampai pengawasan sudah diarahkan,” ungkap salah seorang narasumber, Jumat (10\/07\/2026).<\/p>\n
Penelusuran juga menemukan informasi bahwa sejumlah sekolah penerima revitalisasi diduga menggunakan penyedia yang sama atau memiliki pola pengadaan yang serupa. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana independensi sekolah dalam menggunakan anggaran negara yang semestinya dikelola sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.<\/p>\n
Padahal, secara prinsip, penggunaan SIPLah dirancang untuk menciptakan pengadaan yang transparan, kompetitif, akuntabel, dan memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam memenuhi kebutuhannya sesuai ketentuan yang berlaku.<\/p>\n
Jika dugaan adanya intervensi terhadap penentuan penyedia, material, perencanaan, maupun pengawasan tersebut terbukti, praktik itu berpotensi menghilangkan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, sejumlah pihak mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Pangandaran, termasuk penelusuran terhadap pola pengadaan melalui SIPLah.<\/p>\n
Media masih terus menelusuri dokumen pengadaan, pola transaksi, serta keterangan dari pihak-pihak terkait untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh. Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan tersebut. Media juga membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut atau memiliki kepentingan dalam pemberitaan ini sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik. (Tri) <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PANGANDARAN, bidik.web.id \u2013 Penelusuran media terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Pangandaran menemukan indikasi adanya dugaan<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7053,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[645],"tags":[941],"class_list":["post-7052","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum","tag-dugaan-pengondisian-siplah-pada-proyek-revitalisasi-sekolah-di-pangandaran"],"featured_image_urls":{"full":["https:\/\/bidik.web.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_20260710_143244.jpg",2281,1670,false],"thumbnail":["https:\/\/bidik.web.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_20260710_143244.jpg",150,110,false],"medium":["https:\/\/bidik.web.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_20260710_143244.jpg",300,220,false],"medium_large":["https:\/\/bidik.web.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_20260710_143244.jpg",640,469,false],"large":["https:\/\/bidik.web.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_20260710_143244.jpg",640,469,false],"1536x1536":["https:\/\/bidik.web.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_20260710_143244.jpg",1536,1125,false],"2048x2048":["https:\/\/bidik.web.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_20260710_143244.jpg",2048,1499,false],"morenews-large":["https:\/\/bidik.web.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_20260710_143244.jpg",785,575,false],"morenews-medium":["https:\/\/bidik.web.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_20260710_143244.jpg",560,410,false]},"author_info":{"info":["admin"]},"category_info":"HUKUM<\/a>","tag_info":"HUKUM","comment_count":"0","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bidik.web.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bidik.web.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bidik.web.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bidik.web.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bidik.web.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7052"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bidik.web.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7052\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7054,"href":"https:\/\/bidik.web.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7052\/revisions\/7054"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bidik.web.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7053"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bidik.web.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bidik.web.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bidik.web.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}