Pangandaran, bidik.web.id
Penolakan terhadap proyek pembangunan muara baru oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy di kawasan Karangtirta, Kabupaten Pangandaran, terus menguat. Forum Masyarakat Pesisir yang terdiri dari berbagai organisasi nelayan dan masyarakat setempat menyuarakan keberatan mereka, menyebut proyek senilai Rp80 miliar tersebut lebih banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Rabu (29/5), Forum yang terdiri dari HNSI, para ketua KUD Mina, Balawista, serta berbagai elemen masyarakat pesisir lainnya, menyampaikan sejumlah kekhawatiran serius terkait dampak lingkungan dan sosial dari proyek tersebut.
Tiga Dampak Utama yang Dikhawatirkan:
Ancaman Banjir di Sungai Citinjong
Forum menilai pembangunan muara baru justru mempercepat masuknya air laut ke arah hulu sungai. Ketika air laut pasang bersamaan dengan turunnya hujan, arus balik dapat menutup aliran Sungai Citinjong. Hal ini berpotensi menyebabkan banjir di lahan-lahan pertanian masyarakat.
Intrusi Air Laut dan Kerusakan Sawah
Campuran air laut dan air tawar dikhawatirkan akan menciptakan air payau, yang berbahaya bagi lahan pertanian. “Jika air payau mengalir ke sawah, tanaman padi masyarakat akan rusak dan gagal panen,” ujar Jeje Wiradinata, Juru Bicara Forum Masyarakat Pesisir.
Potensi Runtuhnya Jembatan Wiradinata
Arus deras dari laut yang tidak dikendalikan berisiko menggerus fondasi Jembatan Wiradinata—akses vital bagi warga pesisir. Forum menyebut belum ada jaminan teknis yang memastikan keselamatan infrastruktur tersebut.
Tuntutan Forum Masyarakat Pesisir
Forum mendesak agar proyek dihentikan sementara waktu sampai ada kajian lingkungan dan sosial yang komprehensif serta melibatkan masyarakat.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk segera memanggil BBWS Citanduy dan duduk bersama masyarakat. Jangan sampai ada keputusan sepihak yang justru menyengsarakan rakyat,” tegas Jeje.
Forum juga menyoroti minimnya informasi publik mengenai tujuan dan manfaat proyek ini. Mereka menilai proyek yang dibiayai oleh negara seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
“Sampai sekarang, belum ada penjelasan yang jelas mengenai apa sebenarnya tujuan proyek ini. Yang kami lihat hanya potensi kerusakan dan penderitaan bagi masyarakat pesisir,” lanjutnya.
Langkah Lanjutan: Mediasi atau Aksi Besar
Forum menyatakan akan terus menggalang dukungan dari masyarakat luas. Mereka juga berencana berkonsultasi dengan Susi Pudjiastuti—tokoh nasional asal Pangandaran yang dikenal vokal dalam isu-isu kelautan dan lingkungan.
“Jika pemerintah dan BBWS tidak memberikan tanggapan serius, kami tidak menutup kemungkinan untuk menggelar aksi besar dan membawa persoalan ini ke tingkat pusat,” tutup Jeje. (Yaya)
About The Author
